Bandung (Berita) - Pemerintah Jawa Barat dengan cepat menetapkan status peringatan banjir dan tanah longsor pada tahun 2017 dan saat ini sedang mengkaji keputusan penetapan status peringatan kekeringan pada bulan Mei

"Kekeringan diperkirakan berlangsung hingga 10 Mei, namun akan mulai turun hujan pada akhir bulan ke-9, dan akan turun hujan lebih banyak pada awal bulan ke-10, dan kami akan mengkaji situasinya lama-lama dan mengumumkan peringatan bencana banjir dan tanah longsor," kata Wakil Gubernur Jawa Barat, usai menghadiri pertemuan dengan delegasi bisnis Timur Tengah (peserta Indonesia Middle East Update 2017) di Gedung Sate Bandung, Senin. "Masih banyak pekerjaan yang harus kami kerjakan," kata Ahmad Heryawan.

Dia mengatakan tidak perlu menentukan situasi siaga bencana atau keadaan darurat jika terjadi bencana alam di kabupaten / kota dan dapat ditangani langsung oleh BPBD atau pihak-pihak yang terlibat.

Menurutnya, Pemerintah Negara Bagian Jawa Barat setiap tahunnya mengalokasikan anggaran sebesar Rp75 miliar dengan dana tak terduga untuk penanganan bencana alam.

"Dan saya sering bilang Jawa Barat aman soal logistik (bencana alam). Saya tahu ada banyak orang di Jabar. Total beras ada 3.200 ton dan dimanapun kita siap Bencana Insyaallah mitigasi bencana Insyaallah," katanya.

Sementara itu, kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat Dickie Salomi mengatakan, BPBD Jabar dan BPBD Pangandaran telah melakukan berbagai upaya penanganan korban banjir dan longsor.

Inisiatif seperti pemasangan tenda untuk perumahan sementara dan pemasangan dapur umum sedang dilakukan.

"BPBD Jabar telah mengirimkan bantuan berupa makanan siap saji instan, selimut, dan perlengkapan lainnya. Saat ini kami masih di TKP untuk terus mencatat jumlah korban dan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan semua korban," katanya.